Stafsus Menkum: 3 Poin Penting Perkuat Reformasi Birokrasi

AMBON – Dalam upaya mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku menggencarkan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program reformasi birokrasi (RB). Hal ini ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Hukum (Stafsus Menkum) Bidang Hubungan Luar Negeri, Yadi Hendriana, dalam paparannya di Ambon, Senin (2/12/2024).

Yadi menyoroti tiga poin utama dalam penguatan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Baca juga: Pencuri Spesialis Nasabah Bank Antar Provinsi Dibekuk Tim Resmob Polres Jember

1. Sistem Reward dan Punishment yang Terintegrasi

Menurut Yadi, pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) harus tercatat secara sistematis. "Reward dan punishment adalah rekam jejak kerja kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting untuk memotivasi peningkatan kinerja dan memastikan transparansi dalam penilaian, " ungkapnya.

Baca juga: Si Harimau Blambangan Kembali Mengaum, M. Yunus Wahyudi Pertanyakan Status Tersangka Korupsi NH

2. Integrasi Data untuk Sistem Merit dan Layanan Publik

Integrasi data menjadi langkah strategis dalam mendukung efisiensi pelayanan publik. "Jika data sudah terintegrasi dengan baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi dan layanan di Kemenkum, " kata Yadi. Dengan integrasi data, pengelolaan sistem merit juga dapat dilakukan lebih transparan dan akurat.

Baca juga: Di Kecamatan Glenmore, 3 Mobil Terlibat Kecelakaan

3. Rekrutmen CPNS yang Bersih dan Transparan

Yadi menekankan pentingnya proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bebas dari praktik kecurangan. "Pak Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, ingin memastikan setiap proses penerimaan ASN dilakukan dengan baik dan diawasi ketat agar menghasilkan SDM yang berkualitas dan berintegritas, " jelas Yadi.

Baca juga: Terlibat Lakalantas, Gadis 14 Tahun Meninggal Dunia

Dalam penutupannya, Yadi mengajak seluruh ASN di Kanwil Kemenkum Maluku untuk mendukung suksesnya reformasi birokrasi ini. "Reformasi birokrasi adalah langkah besar untuk memperbaiki manajemen internal instansi kita dan mempercepat pembangunan nasional. Mari kita wujudkan bersama pada tahun 2025, " pungkasnya.

Langkah penguatan reformasi birokrasi ini diharapkan mampu mendorong perubahan nyata dalam pelayanan publik dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas. (*)

Baca juga: Irma Hutabarat: Dana Korupsi BTS Diduga Mengalir ke DPR dan BPK